Menjawabi permasalahan gender yang memicu diskusi publik, TRUK sebagai lembaga pemerhati kemanusiaan gelar lokakarya bagi para stakeholder di kabupaten Ende. Lokarya bertajuk Sensivitas Gender ini dilaksanakan pada Selasa, (11/07/2023) di Aula Hotel Flores Mandiri, Jl. Melati No.1, Kelurahan Paupire, Kecematan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kegiatan ini merupakan salah satu program TRUK untuk membangun kesadaran bersama tentang penghargaan terhadap keberagaman gender yang saat ini berkembang. Adapun dua tujuan utama yang dicapai dalam kegiatan ini yakni, pertama, memperkuat pemahaman peserta tentang Hak Asasi Manusia (HAM), gender dan kekerasan terhadap perempuan, kedua, membangun komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menjawabi dua tujuan utama tersebut tim TRUK hadirkan P. Otto Gusti Madung, SVD untuk memberikan materi tentang dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM); Elisabeth Bestyana, S.H memberikan materi tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan; dan Sr. Fransiska Imakulata, SSpS memberikan materi tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadir pula 25 peserta yang berasal dari 19 stakeholder di kabupaten Ende yakni, Dinas P3A Kabupaten Ende, Mahasiswa STPM Ende, Kesbangpol, Forum Anak Kabupaten Ende, OMK Paroki Onekore, OMK Paroki Katedral Ende, OMK Paroki Mautapaga, OMK Paroki Pu’urere, Mahasiswa STIPAR Ende, Mahasiswa UNFLOR, TP PKK Kabupaten Ende, HMI, Tokoh agama Islam, Tokoh agama Protestan, Tokoh agama Katolik, Suster CIJ, Pol PP, Bruder BSK, dan Bagian Hukum Sekda Ende.
Sr. Fransiska Imakulata, SSpS sebagai ketua Perkumpulan Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) dalam sambutan pembukanya menegaskan dengan sangat serius dan menghimbau agar seluruh peserta mampu membangun pemahaman yang sama demi mewujudkan sikap penghargaan terhadap keberagaman gender. “Gender menjadi penting untuk bicarakan kerena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung bersikap diskriminatif dan melakukan kekerasan terhadap perempuan”, tegas Sr. Fransiska. Selain itu P. Otto Gusti, SVD dalam materinya menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memperhatikan kesejahteraan hak dan keadilan bagi semua warga negaranya. Menurutnya,” kekerasan yang terjadi pada warga negara harus diurus oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara. Hal ini menjadi seruan khusus kepada pemerintah agar tetap memperhatikan kenyaman dan keamanan setiap warga negaranya”, jelas P. Otto Gusti, SVD.
Pada selah sesi diskusi dibicarakan juga tentang kasus Human Trafficking yang saat ini marak terjadi di NTT. Salah seorang peserta Lokakarya dari mahasiswa HMI menanyakan fakta perdagangan orang yang saat ini masih belum selesai dan masih menjadi kasus yang urgen di NTT. Menurut P. Otto Gusti, “usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja adalah hal setiap warga negara. Pemerintah seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap pekerja yang merantau ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan fasilitas dan sarana prasaran yang memadai bagi setiap warga negara yang ingin mengurus dokumen untuk kepentingan migrasi. Sebab mayoritas korban perdagangan orang adalah mereka yang tidak memiliki dokumen yang jelas dan lengkap”, tanggap P. otto Gusti sekaligus menutup pemaparan materinnya. (Ando Raja Sola)
Bahasa Indonesia 
English