Zerohumantrafficking- Butuh sinergitas semua pihak untuk menghentikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akhir-akhir ini cenderung meningkat.
Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan manusia, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.
Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan TPPO, mulai dari dampak fisik, psikologis, maupun sosial.
Sementara, pelaku TPPO memilih kelompok rentan sebagai korbannya khusus perempuan dan anak yang berekonomi lemah dan minum ilmu pengetahuan.
Migrant Care meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pencegahan terhadap kasus TPPO.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/7/2022).
Ia menyampaikan tindak pidana tersebut kekinian menjadi kasus dengan interseksionalitas yang tinggi lantaran berhubungan dengan isu HAM, perempuan, ketenagakerjaan, hingga kemiskinan.
Berdasarkan laporan yang dari Amerika Serikat, kata dia, Indonesia masih berada di tingkat 2 negara yang menaruh perhatian terhadap TPPO tapi pada implementasi regulasinya masih lemah.
Atas dasar laporan tersebut, menurutnya pencegahan terhadap TPPO harus lebih dikuatkan. Terutama soal implementasi regulasinya.
“Sehingga masih banyak kasus-kasus TPPO. Karena peran pencegahannya juga masih berjalan sendiri-sendiri gitu sehingga ini saya kira perlu diperkuat,” ungkapnya.
Migrant Care, sambungnya, mengusulkan agar soal pencegahan TPPO ini menjadi kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah.
Pasalnya, banyak korban yang datang dari kalangan pelajar.
“Ke depan kami mengusulkan TPPO itu masuk di kurikulum sekolah karena teman-teman yang menjadi korban trafficing itu banyak juga yang lewat sekolah jalur-jalur sekolah.”
“Mereka belum lulus kalau SMK itu ya banyak menjadi korban trafficing banyak lewat jalur SMK jadi banyak sekali sehingga penting dintegrasikan di kurikulum tingkat sekolah baik formal mau pun non formal,” tutupnya. (*/Rizka)